JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mengapresiasi respon cepat Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Namun menurutnya, penambangan ini tidak memperhatikan masyarakat adat Papua. <br /> <br />Mayor menambahkan, masyarakat yang disebut mendukung tambang nikel bukanlah penduduk asli Papua, melainkan berasal dari Maluku Utara. <br /> <br />Bahkan ia curiga bahwa ada desain, ketika ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung dan ada sekumpulan orang membawa spanduk bertuliskan, "laut kami bersih, berita Pulau Gag hancur itu hoaks". <br /> <br />Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik telah mendengar ada tambang nikel di Raja Ampat sejak tahun 2022. <br /> <br />Dari pengumpulan data Greenpeace, ditemukan ada 3 pulau yang sudah ditambang. Total kerusakan hutan yang sudah ditambang mencapai 500 hektar. <br /> <br />"Hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi di terumbu karang. Ini memicu untuk menyelidiki lebih lanjut. Kami coba diskusi dengan masyarakat setempat. Kami temukan masyarakat menolak," katanya. <br /> <br />"Tuntutan kami Raja Ampat harus diproteksi permanen. Seluruh izin tambang, baik aktif maupun tidak aktif, termasuk Gag nikel. Itu satu kesatuan ekosistem yang berdampak," tambahnya. <br /> <br />#rajaampat #nikel #tambang <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/598970/masyarakat-adat-tolak-tambang-nikel-di-raja-ampat-satu-meja
